Articles by "Nasional"
Twitter Facebook

SUARA.NABIRE - Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia atau Kemnaker, pada Tahun 2021 ini menargetkan pembangunan 25 Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas di Papua dan Papua Barat demi mengembangkan sumber daya manusia (SDM) masyarakat Papua Barat dan Papua.

Demikian hal tersbeut dikatakan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah kepada media Kompas.com pada Selasa (30/3/2021).

"Masyarakat Papua Barat dan Papua harus menikmati manfaat keberadaan BLK. Kami akan tingkatkan kompetensi dan kualitas SDM,” tutur Menaker Ida sebagaimana dilansir dari Kompas.com

Dalam momen lainnya, Menaker juga membeberkan bahwa pihaknya juga sedang berupaya meningkatkan perluasan kesempatan kerja dan pengurangan pengangguran.

Pernyataan tersebut disampaikan ketika menerima kunjungan Bupati Kabupaten Biak Numfor, Herry Ario Naap di Kantor Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker), pada Selasa 30 Maret 2021. (Red)

Editor: Yubelince Pekey
Maret 30, 2021
Twitter Facebook

SUARA.NABIRE - Dalam menyukseskan pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyalurkan Rp 10,5 miliar untuk Provinsi Papua Barat agar bisa meningkatkan kualitas rumah bagi masyarakat lokal. 

Pada tahun 2021, sebanyak 879 rumah tidak layak huni (RTLH) direncanakan akan mendapatkan bantuan tersebut sehingga nantinya bisa menjadi lebih layak huni. 

“Pembangunan rumah layak huni akan terus kami laksanakan di Provinsi Papua Barat. Melalui pembangunan hunian tersebut, masyarakat bisa merasakan kehadiran negara dalam penyediaan tempat tinggal yang layak,”demikian ungkap Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Khalawi Abdul Hamid, dalam keterangan tertulis pada Jumat (26/03/2021).

Khalawi berharap Program BSPS tersebut dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat serta bisa membantu pemerintah daerah dalam mengurangi RTLH di daerah. Untuk itu, dukungan dari pemerintah daerah dan masyarakat untuk melaksanakan program tersebut di lapangan sangat diperlukan. 

“Meskipun dana yang disalurkan hanya berupa stimulan, tapi ternyata dengan semangat gotong royong dan saling bahu membahu saat membangun rumah bisa merubah rumah menjadi lebih layak huni,” jelas Khalawi. 

Yance Pabisa, selaku Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (P2) Papua II, menambahkan bahwa pihaknya akan melaksanakan program BSPS tersebut pada 879 unit RTLH, dimana dalam pendataannya, Yance mengakui pihaknya akan menggandeng sejumlah instansi pemerintah sehingga bantuan yang diberikan benar-benar tepat sasaran. 

Berdasarkan data yang dimiliki Balai P2P Papua II, pelaksanaan Program BSPS di Provinsi Papua Barat akan disalurkan di lima kabupaten dan satu kota, yaitu: di Kabupaten Sorong Selatan (172 unit), Kabupaten Maybrat (311 unit), Kabupaten Sorong (158 unit), Kabupaten Teluk Wondama (50 unit), Kabupaten Raja Ampat (112 unit) dan Kota Sorong (76 unit). 

Yance juga membeberkan bahwa setiap RLTH akan mendapatkan bantuan sesuai dengan kondisi lingkungan tempat tinggalnya, dimana jumlah bantuan dana Program BSPS yang akan disalurkan untuk RTLH di wilayah perkotaan adalah sebesar Rp 23 juta, dan RTLH wilayah pegunungan sebesar Rp 40 juta. 

“Total dana Program BSPS yang akan kami salurkan sebesar Rp 10,5 miliar. Dana Program BSPS tersebut tidak diberikan tunai kepada penerima bantuan dan hanya bisa digunakan untuk modal belanja material dan upah tukang,” demikian tutup Yance (Red) 

Editor:  Sonya MDD
Maret 27, 2021
Twitter Facebook

SUARA.NABIRE, JAKARTA - Mantan Ketua MPR RI periode 1999-2004 yang juga politikus legendaris Partai PAN, Prof. H. Muhammad Amien Rais, M.A., mengungkapkan kecurigaannya pada sejumlah pihak yang hendak membuat aturan agar jabatan Presiden RI bisa berlangsung selama tiga periode.

Adapun semua kecurigaan dan keresahan Amien atas kondisi negara akhir-akhir ini diungkapkannya dalam video berjudul “It’s Now or Never” di akun YouTube Amien Rais Official.

“Akankah kita biarkan, plotting rezim sekarang ini akan memaksa masuknya pasal supaya bisa dipilih ketiga kalinya?" ungkap Amien, sebagaimana dikutip awak media ini pada Minggu (14/03/2021)

Baginya, politik Indonesia sedang membawa demokrasi lebih dekat pada kematian. “Rezim itu sesungguhnya sedang mengarah kepada penguburan demokrasi kita,” beber Amien.

Penguburan demokrasi sebagaimana yang dimaksudkan Amien adalah terkait dengan kehadiran mafia dan cukong.

Kendati demikian, dalam video tersebut Amien juga menyatakan bahwa semua itu masih menjadi dugaannya. Tak lupa dia mengingatkan jika hal itu benar terjadi maka bisa berbahaya. Sehingga Amien meminta kepada lembaga tinggi negara untuk tidak membiarkan hal tersebut terjadi. (Red)
Maret 17, 2021
Twitter Facebook

SUARA.NABIRE - Gunung Merapi, yang terletak di bagian tengah Pulau Jawa dan merupakan salah satu gunung api teraktif di Indonesia, terlihat mengeluarkan awan panas sejauh 1.200 Meter ke arah barat daya, pada Senin (8/3/21), sekitar Pukul 06.00-12.00 WIB.

Demikian hal ini dikatakan Kepala BPPTKG, Hanik Humaida, dalam laporannya. "Teramati 2 kali awan panas guguran dengan jarak luncur 1.000-1.200 meter mengarah ke barat daya," jelasnya.

Dijelaskannya bahwa awan panas guguran tersebut masing-masing terjadi pada pukul 07.12 WIB dengan durasi 106 detik, dan pukul 07.28 WIB awan panas guguran kembali teramati di seismogram dengan amplitudo 35 mm dan durasi 160 detik.

Hingga kini pihak BPPTKG masih menetapkan status Merapi pada tingkat Siaga (Level III), dengan rekomendasi potensi bahayanya berupa guguran lava dan awan panas pada sektor selatan-barat daya dan tenggara.

Selatan-barat daya meliputi Kali Boyong, Kali Bedog, Kali Krasak, Kali Bebeng, dan Kali Putih sejauh maksimal 5 kilometer dari puncak Merapi. Sementara pada sektor tenggara yaitu Kali Gendol sejauh maksimal 3 kilometer.

Terkait lontaran material vulkanik, Hanik menjelaskan bahwa apabila terjadi letusan eksplosif diperkirakan dapat menjangkau radius 3 kilometer dari puncak. (Red)
Maret 10, 2021
Twitter Facebook

SUARA.NABIRE - Dalam konferensi pers di Puri Cikeas, pada Jumat malam (5/03/2021), Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Dr. Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menegaskan bahwa Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang, Sumatera Utara (Sumut) adalah ilegal alias tidak sah.

Pasalnya, SBY menilai bahwa KLB di Deli Serdang itu gagal memenugi semua persyaratan yang diatur dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai.

"Semua persyaratan KLB di Deli Serdang gagal dipenuhi atau tidak dipenuhi sehingga KLB tidak sah dan ilegal," tegas SBY

Berdasarkan AD/ART Partai Demokrat Pasal 81 ayat 4, SBY menjelaskan bahwa disebutkan KLB dapat diadakan, Pertama atas permintaan Majelis Tinggi Partai Demokrat; Kedua, diusulkan sekurang-kurangnya 2/3 DPD Partai Demokrat. Ketiga, diusulkan sekurang-kurangnya 1/2 dari jumlah DPC Partai Demokrat; dan keempat usulan DPD dan DPC tersebut harus disetujui Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat.

"Mari kita uji, apakah KLB ini sah secara hukum? Majelis Tinggi Partai Demokrat yang saya pimpin terdiri dari 16 orang, tidak pernah mengusulkan pelaksanaan KLB sehingga syarat pertama gugur," tutur SBY

Untuk syarat kedua, lanjutnya, adalah KLB diusulkan 2/3 dari 34 DPD Demokrat namun kenyataannya tidak ada satupun yang mengusulkan KLB sehingga syarat kedua tidak terpenuhi.

SBY menjelaskan syarat ketiga KLB adalah diusulkan 1/2 dari 514 DPC Partai Demokrat, namun hanya 34 DPC yang mengusulkan atau hanya 7 persen sehingga syarat ketiga tidak terpenuhi.

"Usulan DPD dan DPC itu harus mendapatkan persetujuan Ketua Mejelis Tinggi Partai Demokrat. Saya sebagai Ketua Majelis Tinggi tidak pernah memberikan persetujuan KLB sehingga syarat keempat tidak bisa dipenuhi," pungkasnya.

Dirinya mendengar bahwa pelaku KLB sudah mengubah AD/ART Partai Demokrat sebelum pelaksanaan KLB sehingga dapat mengangkat Moeldoko sebagai Ketua Umum dalam KLB tersebut. Dia mengingatkan bahwa untuk mengubah AD/ART harus melalui forum yang sah dan mekanismenya sudah diatur dalam konstitusi partai.

Terkait itu, SBY merasa bersalah karena pernah memberikan kepercayaan dan jabatan kepada Kepala Staf Kepresiden (KSP) Moeldoko ketika dirinya sebagai Presiden keenam RI.

"Hari ini sejarah telah mengabadikan apa yang terjadi di negara kita, memang banyak yang tercengang dan tidak percaya bahwa KSP Moeldoko bersengkongkol, tega, dan dengan darah dingin melakukan kudeta," tutur SBY.

Menurut SBY, tindakan Moeldoko tidak kesatria karena telah bersekongkol dengan internal Demokrat melakukan kudeta atas kepemimpinan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Mantan Presiden RI ke-6 ini juga menandaskan bahwa perebutan kepemimpinan yang tidak terpuji tersebut, jauh dari sikap kesatria dan nilai moral, serta mendatangkan rasa malu bagi seorang yang pernah aktif sebagai prajurit TNI.

"Termasuk rasa malu dan bersalah saya yang dahulu beberapa kali memberikan kepercayaan dan jabatan kepadanya. Saya mohon ampun kepada Allah SWT atas kesalahan saya itu," demikian tutup Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat. (Red)
Maret 08, 2021
Twitter Facebook

Keterangan Foto: Kapupeskum Kejaksaan Agung: Leonard Eben Ezer Simanjuntak (Sumber Foto:insidentb.com)

Jakarta, SUARA.NABIRE – Dua orang resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) dari predicate crime perkara korupsi Pengelolaan Keuangan dan Dana Investasi di PT Asabri (Persero), pada Minggu (7/3/2021).

Dalam siaran Persnya, Kapupeskum Kejaksaan Agung, Leonard Eben Ezer Simanjuntak, membeberkan bahwa dua orang yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Penyidik Pidana Khusus Kejagung, adalah Benny Tjokrosaputro (BTS) dan Heru Hidayat (HH).

"Berdasarkan hasil ekspose dengan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, tim Jaksa Penyidik tersangka dalam Perkara TPPU kali ini adalah BTS dan HH yang sebelumnya juga sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Keuangan dan Dana Investasi di PT Asabri,” demkian ungkap Kapupeskum Kejaksaan Agung Leonard Eben Ezer.

Dijelaskannya lebih lanjut bahwa sejak Tahun 2012 hingga 2019, PT Asabri (Persero) telah melakukan penempatan investasi dalam bentuk pembelian saham maupun produk Reksa Dana kepada pihak-pihak tertentu melalui sejumlah nominee yang terafiliasi dengan BTS dan HH.

“Penempatan investasi tersebut tanpa disertai dengan analisis fundamental dan analisis teknik serta hanya dibuat secara formalitas saja. Tetapi, Direktur Utama, Direktur Investasi dan Keuangan, Kepala Divisi Investasi sebagai pejabat yang bertanggung jawab di PT Asabri (Persero) justru melakukan kerjasama dengan BTS dan HH dalam pengelolaan dan penempatan investasi PT tersebut," jelas Leo

Dengan mengacu pada dasar tersebut, menurut Leo, terdapat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Direktur Utama, Direktur Investasi dan Keuangan, Kepala Divisi Investasi yang menyetujui penempatan investasi PT Asabri tanpa melalui analisis fundamental dan analisis teknikal,

Menurutnya, penempatan tersebut hanya sesuai analisa penempatan Reksa Dana yang dibuat secara formalitas saja, bersama-sama dengan BTS selaku Direktur PT Hanson Internasional, HH selaku Direktur PT Trada Alam Minera dan Direktur PT Maxima Integra, LP selaku Direktur PT Eureka Prima Jakarta Tbk, SJS selaku Konsultan, ES selaku nominee, RL selaku Komisaris Utama PT Fundamental Resourches dan Beneficiary Owner dan B selaku nominee BTS saham SUGI melalui nominee ES.

Menurut Leo, diduga menyebabkan adanya penyimpangan dalam investasi saham dan Reksa Dana PT Asabri (Persero) dan mengakibatkan kerugian sebesar Rp23 triliun,

"Karenanya BTS dan HH sebagai pihak-pihak mengelola dan menimbulkan kerugian negara ditetapkan sebagai tersangka TPPU dengan dikenakan sangkaan melanggar pasal 3 dan/atau 4 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang," ungkap Leo.

Menutup keterangannya, Leo mengingatkan bahwa Tim Jaksa Penyidik akan terus mengejar dan menindak siapapun pihak yang terlibat dalam perkara tersebut dan akan diminta untuk bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukan dalam perkara. (Red)
Maret 07, 2021
Twitter Facebook

Semarang, SUARA.NABIRE - Aksi demo damai dari Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) di Semarang yang berlangsung di kawasan Patung Kuda, Jalan Pahlawan kota Semarang, dibubarkan Satgas Gabungan Penanganan Covid-19 Jawa Tengah karena dinilai melanggar Protokol Covid-19, pada Jumat (05/03/2021).

Sekitar 30 orang diamankan ke truk polisi dan dibawa ke Polrestabes Semarang. Sementara yang lainnya terlihat masih berada di depan gedung Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang.

Pada awalnya demo Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) yang menyuarakan soal Otonomi Khusus di Papua ini berlangsung aman dan terkendali. Namun tiba-tiba demo dibubarkan oleh Aparat gabungan karena dinilai melanggar peraturan Wali Kota Semarang terkait penanganan pandemi Covid-19.

Para pengunjuk rasa dinilai tidak mematuhi protokol kesehatan dengan tidak menjaga jarak dan sebagian dari mereka tidak memakai masker.

Kabag Operasi Polrestabes Semarang, AKBP Recky, terlihat berulang kali menyampaikan agar massa membubarkan diri secara tertib dan mandiri. Namun himbauan tersebut tidak dihiraukan oleh massa. (Red)
Maret 06, 2021
Twitter Facebook


Sudah sekian lama sejak awal 2020 kita tinggal di rumah. "Jaga jarak", adalah salah satu pokok protokol kesehatan penting. Akibatnya kita jarang ketemu muka dengan muka. Untunglah teknologi memungkinkan kita "bertemu" secara virtual. Semua kegiatan dilakukan dengan cara itu.

Pada mulanya memang terasa enak. Tidak perlu ke mana-mana. Bagi anak sekolah cukuplah membuka komputer atau tablet saja. Segala sesuatu sudah ada di situ.

Seminar-seminar pun sudah sangat lazim dilakukan secara virtual. Bahkan ibadah-ibadah juga. Namun lama-kelamaan orang juga merasa bosan. Mulailah orang bertanya-tanya "kapan serangan virus ini berakhir".

Kehidupan kita ternyata sangat ditentukan oleh virus, bukan oleh siapa-siapa termasuk pemerintah. Memang pemerintah telah menetapkan status neo-normal. Tetapi itupun tidak serta-merta bisa dilaksanakan. Masih lihat-lihat dulu sampai berapa jauh curve penularan menurun dan akhirnya merata. Sekali lagi, virus menentukan.

Maka pertanyaan tentang bilakah virus ini berakhir sesungguhnya adalah ungkapan kerinduan di antara homo sapiens untuk kembali bertemu muka dengan muka tanpa hambatan apapun. Manusia adalah makhluk sosial yang secara hakiki memang hidup di dalam komunitas. Maka makhluk beradab ini akan sangat gelisah kalau ia mendapati dirinya terperangkap dalam kesepian (loneliness).

Konon, ketika Robinson Cruse berada seorang diri di sebuah pulau terpencil, ia selalu dilanda oleh rasa kesepian. Rasa kesepian itu sesungguhnya merupakan indikator jelas bahwa manusia adalah makhluk sosial. Ia tidak mau terasing dari kelompoknya. Ia tidak rela terjebak dalam Ferfremdung/vervremding/alienation.

Alhasil, segala tembok dirubuhkan. Teknologi telah memperbesar kemungkinan homo sapiens ini merobohkan tembok-tembok yang menghalangi komunikasi antar-manusia.

Otto Kroesen dalam bukunya berjudul, "Tegenwoordigheid van geest in de tijdperk van de techniek", menuliskan kalimat-kalimat berikut: "...elke techniek vergroot de ruimte, verkort de tjid en doet de menselijke gemeenschap teniet" (setiap teknik memperluas ruang, memperpendek waktu dan meniadakan persekutuan manusia...).

Kemajuan teknik itu, katanya telah memperkuat ekonomi yang tadinya hanya ekonomi rumah tangga sekarang menjadi ekonomi dunia. Jadi ruang diperbesar dan diperluas. Pada saat yang sama waktupun diperpendek berkat temuan-temuan teknologi yang sistimatis dan tidak secara kebetulan saja.

Alhasil, berkat ruang yang makin luas dan waktu yang diperpendek orang "terlepas" dari persekutuan lokal, namun terhisab dalam persekutuan yang lebih besar yang suka atau tidak suka saling merindukan. "Als het levensruimte sneller wordt, worden de contacten vluchtiger" (Kalau ruang untuk hidup lebih cepat, maka kontak-kontak satu sama lain juga semakin cepat).

Komunitas lokal yang tradisionalistik memang telah digantikan oleh komunitas yang jauh lebih luas. Teknologi memungkinkan itu semua. Inilah "roh" (geest) yang hadir di dalam temuan-temuan teknologi ini. Namun semuanya ini tidak menghilangkan kerinduan akan adanya pertemuan-pertemuan antar-manusia muka dengan muka yang terdiri dari darah dan daging.

Covid-19 memang memaksa kita untuk sementara membatasi diri. Social distancing, masker, dan seterusnya. Tetapi kerinduan itu tetap ada. Itulah hakekat manusia. Maka kita mendoakan agar virus ini cepat lenyap dari tengah-tengah kita agar relasi-relasi kita menjadi lebih bebas tanpa "tembok-tembok".

Oleh: Pdt. Dr. A.A Yewangoe
Februari 27, 2021
Twitter Facebook

Jakarta, SUARA.NABIRE - Bertempat di Istana Merdeka Jakarta, Presiden Jokowi mengumumkan rencana pergantian 6 Menteri baru dalam Kabinet Indonesia Maju yang akan dilakukan pada Rabu besok.

"Pelantikan akan dilaksanakan insyallah besok pagi," demikian dikatakan Presiden Jokowi pada hari Selasa (22/12/20)

Adapun enam menteri baru yang akan dilantik adalah Menteri Sosial Tri Rismaharini yaitu Wali Kota Surabaya, yang akan menggantikan Juliari Batubara yang terjerat kasus korupsi.

Kedua adalah Sandiaga Uno yang akan menjadi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menggantikan Wishnutama Kusubandio. Ketiga adalah Budi Gunawan Sadikin dilantik menjadi Menteri Kesehatan yang akan menggantikan Terawan Agus Putranto.

Berikutnya adalah Yaqub Cholil Qoumas yang akan menjadi Menteri Agama menggantikan Fachrul Razi. Keliama adalah Sakti Wahyu Trenggono menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan menggantikan Edhy Prabowo. Keenam ada Muhammad Lutfi yang akan menggantikan Agus Suparmanto sebagai Menteri Perdagangan. (Red)
Desember 21, 2020
Twitter Facebook


SUARA.NABIRE - Ada yang unik dalam susunan Kabinet Indonesia Maju 2019-2024 yang baru saja diumumkan oleh Presiden Jokowi hari ini, Rabu ((23/10/2019) . Salah satu diantaranya adalah jabatan Menteri Agama yang diserahkan kepada mantan Jenderal Fachrul Razi yang menggantikan Menteri Agama sebelumnya, Lukman Hakim Saifuddin.

Tentu banyak kalangan bertanya-tanya, mengapa posisi ini harus diberikan kepada Fachrul Razi yang merupakan pensiunan TNI?Bahkan diketahui pula bahwa Razi adalah jenderal yang pernah mengkritik keras Prabowo dan mengaitkannya dengan tanggung jawab urusan 1998. 

Beberapa kalangan mulai melihat ini sebagai suatu warning bagi kaum radikalis agama yang selama ini masih bergentayangan di medan merdeka ini. Kaum radikalis siap dihancurkan sampai ke akar-akarnya, dengan posisi kepemimpinan Fachrul Razi di kursi kementerian agama. 

Beberapa pengamat melihat bahwa Jenderal (Purn.) Fachrul Razi memiliki kemampuan yang mumpuni dan selama ini memiliki keseriusannya dalam memberantas radikalisme. Dia benar-benar dikonfirmasi terhadap masalah ini. Karena jiwa cinta tanah air yang ditanamkan, sudah mendarah daging.

Meski saat ini kementerian agama memiliki kepentingan luas, namun radikalisme bukan hal yang bisa dianggap santai dan utama. Radikalisme itu benar-benar mengakar. Mereka tidak butuh jumlah besar. Jumlah kecil yang terorganisasi saja sudah bisa membuat Suriah menjadi “Suriah” saat ini.

Kementerian Agama di bawah jenderal purnawirawan Fachrul Razi tentu diharapkan bisa membasmi terorisme dengan menggunakan agama sampai ke akar rumputnya.

Rekam Jejak Fachrul Razi & Pemecatan PrabowoBagi sebagian besar masyarakat mungkin tidak terlalu mengenal sosok Facrul Razi ini. Dia merupakan pensiunan jenderal dengan jabatan terakhirnya Wakil Panglima TNI pada 1999-2000.

Pria kelahiran Banda Aceh pada 26 Juli 1947 juga pernah menjadi Sekretaris Jenderal Departemen Pertahanan pada 1999.

Selain memiliki jabatan militer, Fachrul juga mendukung Ketua Tim Bravo 5, tim sukses yang mendukung Joko Widodo dan KH Ma'ruf Amin dalam Pilpres 2019.

Tim Bravo 5 juga terkenal ikut mendukung pasangan Jokowi-JK dalam Pilpres 2014 . Tim Bravo 5 juga pernah memberikan pensiunan jenderal yang ingin ikut mendukung Jokowi dalam gelaran pemilihan Presiden periode 2014 dan 2019.

Di lain sisi, Fachrul Razi juga pernah bertindak sebagai Wakil Panglima TNI selama periode tahun 1999-2000. Perannya saat pemecatan Prabowo Subianto dari TNI kembali mencuat beberapa kali. 

Namun, dilaporkan bahwa Fachrul disambut oleh Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto baik-baik saja.

"Saya dengan Pak Prabowo biasa-biasa saja, kalau ketemu ya peluk-pelukan makan sama-sama enggak ada yang aneh dalam sistem yang terbangun," kata Fachrul, diakses Rabu, 23 Oktober 2019.

Fachrul mengatakan, tidak ada masalah dengan Prabowo di masa kedinasan militer maupun pribadi.

Setelah memperoleh pensiun dari kemiliter, Fachrul Razi memenangkan penghargaan perusahaan antara PT Hoba di PT Toba Sejahtera (sejak 2005) dan Komisaris Utama CP Prima (2010).

Dia merupakan Komisaris Utama PT Aneka Tambang Tbk. Berikut beberapa jabatan yang pernah diemban oleh Fachrul Razi:
1. Brigade Komandan Infanteri Lintas Udara 17 Kujang 1 Kostrad
2. Wakil Asisten Operasi KASAD
3. Kepala Staf Daerah Militer VII / Wirabuana
4. Gubernur Akademi Militer (1996-1997)
5. Asisten Operasi KASUM ABRI (1997-1998)
6. Kepala Staf Umum ABRI (1998-1999) [2]
7. Sekretaris Jenderal Departemen Pertahanan (1999)
8. Wakil Panglima TNI (1999-2000)

Bila Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto menjadi Menteri Pertahanan, apakah maksud Fachrul Razi menjadi Menteri Agama? Ya, kita lihat saja bagaimana kinerja keduanya pada lima tahun mendatang ini!
Oktober 23, 2019
Twitter Facebook


suara.nabire - Hari ini Rabu (23/10/2019) pagi, Presiden Jokowi resmi mengumumkan Menteri dan Pejabat setingkat Menteri periode 2019-2024 di veranda depan, Istana Merdeka, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta. 

Berikut daftar lengkapnya.

Menteri Koordinator :
1. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan: Mahfud MD
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian: Airlangga Hartarto
3. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan : Muhadjir Effendy
4. Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi: Luhut Panjaitan

Menteri :
5. Menteri Pertahanan: Prabowo Subianto
6. Menteri Sekretaris Negara: Pratikno
7. Menteri Dalam Negeri: Tito Karnavian
8. Menteri Luar Negeri: Retno LP Marsudi
9. Menteri Agama: Fachrul Razi
10. Menteri Hukum dan HAM: Yasonna H Laoly
11. Menteri Keuangan: Sri Mulyani
12. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan: Nadiem Makarim
13. Menteri Kesehatan: Dr Terawan
14. Menteri Sosial: Juliari Batubara
15. Menteri Tenaga Kerja: Ida Fauziyah
16. Menteri Perindustrian: Agus Gumiwang
17. Menteri Perdagangan: Agus Suparmanto
18. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral: Arifin Tasrif
19. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat: Basuki Hadimuljono
20. Menteri Perhubungan: Budi Karya Sumadi
21. Menteri Komunikasi dan Informatika: Jhonny Plate
22. Menteri Pertanian: Syahrul Yasin Limpo
23. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan: Siti Nurbaya Bakar
24. Menteri Kelautan dan Perikanan: Edhy Prabowo
25. Mendes Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi : Abdul Halim Iskandar
26. Menteri Agraria dan Tata Ruang: Sofyan Djalil
27. Menteri PPN/Kepala Bappenas: Suharso Monoarfa
28. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi: Tjahjo Kumolo
29. Menteri BUMN: Erick Thohir
30. Menteri Koperasi dan UKM: Teten Masduki
31. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif: Wishnutama
32. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak: I Gusti Ayu Bintang Puspayoga
33. Menteri Riset Teknologi dan Kepala Bidang Inovasi: Bambang Brodjonegoro
34. Menteri Pemuda dan Olahraga: Zainuddin Amali

Pejabat Setingkat Menteri :
35. Kepala Kantor Staf Kepresidenan : Moeldoko
36. Sekretaris Kabinet : Pramono Anung Wibowo
37. Kepala BKPM : Bahlil Lahadalia
38. Jaksa Agung: ST Burhanuddin
Oktober 22, 2019
Twitter Facebook


SUARA.NABIRE - Nadiem Anwar Makarim dilahirkan di negara Singapura pada tanggal 4 Juli 1984. Nama Nadiem Makarim mulai melejit dan populer di masyarakat sejak perusahaan rintisannya startup Gojek mencapai level decacorn.

Apalagi ketika Nadiem Makarim memastikan untuk menerima tawaran menjadi menteri di Pemerintahan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin (Jokowi-Ma'ruf). Kepastian itu disampaikan Nadim usai pertemuannya dengan Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 21 Oktober 2019 pagi.

Dan gayung pun bersambut, pada hari ini, tepat hari Rabu (23/10/2019) Nadim pun resmi menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dalam Kabinet Indonesia Maju Jokowi-Ma'ruf

Berikut empat fakta Nadiem Makarim yang dirangkum iNews.id :

1. Anak Nono Anwar Makarim
Nadiem Makarim adalah anak tunggal dari pasangan Nono Anwar Makarim dan Atika Algadri. Nono adalah salah satu yang melanggar hukum ternama di Indonesia. Nono yang merupakan penulis itu, pernah menjadi anggota Komisi Etik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

2. Keponakan Zacky Anwar Makarim
Nadiem Makarim merupakan keponakan Zacky Anwar Makarim. Mantan Kepala Badan Intelijen ABRI (BIA) itu adik Nono Anwar Makarim. Zacky Anwar Makarim pernah menjadi ketua Satgas Panitia Penentuan Pendapat Timor Timur (P3TT) pada akhir tahun 90-an.

3. Keponakan Maher Algadri
Maher Algadri adalah anggota Dewan Pembina Partai Gerindra Maher Algadri. Dia adalah salah satu orang dekat Prabowo Subianto. Maher Algadri merupakan adik dari ibu Nadiem Makarim, Atika Algadri. Maher salah satu pengusaha Grup Kongsi Delapan (Kodel). Grup Kodel merupakan perusahaan konglomerasi yang didirikan oleh Fahmi Idris bersama Aburizal Bakrie, Soegeng Sarjadi, Abdul Latief, dan Pontjo Sutowo. Perusahaan ini sukses pada era Orde Baru, tahun 1980-an.

4. Cucu Pejuang Perintis Kemerdekaan
Nadiem Makariem adalah cucu Hamid Algadri, pejuang perintis kemerdekaan Indonesia merdeka Arab. Hamid Algadri berjasa dalam perundingan Linggarjati, perundingan Renville, KMB dan salah satu anggota menentukan pada masa awal berdirinya negara Republik Indonesia.
Oktober 22, 2019
SUARA-NABIRE © 2016. All Rights Reserved.
Design by. Abdy Busthan

MKRdezign

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget