Articles by "Slider"

SUARA.NABIRE, WAMENA - Salah satu keindahan alam Papua yang menyimpan keunikan dan pesonanya tersendiri adalah Sungai Baliem di kabupaten Jaya Wijaya yang letaknya tepat di lembah Baliem.

Adapun sungai Baliem memiliki panjang sekitar 60–80 km, dengan total panjang keseluruhan 414.2 km (257.4 mi). Sementara lebar minimum 15 m (49 ft) dan lebar maksimum 20 m (66 ft), yang mengalir melalui Lembah Baliem ke arah selatan dan bermuara di Pantai Asmat.

Berikut ini 5 (lima) keunikan yang akan Anda dapatkan jika berkunjung ke sungai Baliem.


1. Terletak di dataran tinggi dengan kadar air yang dingin
Sungai Baliem memang unik, karena terletak pada dataran tinggi yang ketinggiannya mencapai 1650 meter di atas permukaan laut, serta sungai ini sangat terkenal dengan kadar airnya yang dingin, bersuhu 14 hingga 18°C.

2. Terdapat jenis hewan cherax
Keunikan lainnya bahwa di sungai Baliem terdapat jenis hewan yang mengandung nilai adat yang tinggi bagi masyarakat sekitar, sama tinggi nilainya dengan ubi (hipiri) dan babi (wam). Hewan tersebut sejenis cherax spp yang merupakan genus lobster air tawar, yaitu genus udang karang terbesar.

Cherax spp atau genus udang karang ini suka bermain di lumpur. Pada malam hari hewan tersebut akan muncul dan bermigrasi ke pinggir sungai, sedangkan paginya mereka akan kembali ke perairan sungai yang dalam.

3. Pinggiran sungai terdiri dari rawa-rawa
Pada kawasan pinggiran sungai terdapat rawa-rawa yang dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar untuk melepaskan hewan ternak babi. Sepanjang tepian sungai Baliem ini dapat dikelola menjadi objek pariwisata, perkebunan, dan pertanian. Dimana pada daerah sepanjang tepian sungai banyak tersdapat lahan perkebunan Suku Dani.

4. Terdapat udang selingkuh
Uniknya, di sungai Baliem ini terdapat habitat alami udang selingkuh, yakni udang endemik sungai Baliem. Bagian belakang hewan ini memang berbentuk udang, namun bagian depannya mirip seperti kepiting.

Adapun istilah "Udang Selingkuh" merupakan nama dari udang air tawar. Aslinya hanya dapat ditemukan di Sungai Baliem, Papua ini. Udang ini memiliki nama yang unik karena memiliki bentuk badan yang mirip dengan udang. Tapi memiliki capit seperti kepiting. Oleh karena itu udang ini anggap berselingkuh dengan kepiting.

Ukuran udang ini lebih besar dibandingkan dengan udang pada umumnya. Pada awalnya Udang Selingkuh ini ditemukan oleh tim peneliti Balai Arkeologi Papua, di Goa Togece Kampung Parema, Distrik Wesaput, Kabupaten Jayawijaya, Papua.

Konon diketahui bahwa bibit Udang Selingkuh ini pernah di tabur untuk pertama kalinya oleh seorang senior Guide/Pemandu senior di Sungai Baliem pada tahun 1961. Maka sejak itulah Udang Selingkuh perlahan mulai berkembang di Sungai Baliem. Hingga saat ini sudah menjadi salah satu kuliner khas Papua. Yang pastinya banyak digemari oleh para pecinta kuliner.

5. Bentuknya berkelok seperti ular besar
Aliran sungai Baliem terlihat berkelok dan berliku-liku mirip seperti seekor ular besar. Menurut cerita mitos suku Dani, terjadinya sungai ini memang berawal dari seekor ular besar yang konon suka memangsa anak laki-laki.

6. Mitos terbentuknya sungai Baliem
Sungai Baliem memiliki mitos yang dipercaya oleh suku Dani menjadi asal mula terbentuknya sungai ini. Konon hiduplah satu keluarga yang merindukan kehadiran anak laki-laki ditengah keluarga mereka. Pada suatu ketika saat yang dinantikan itu pun tiba, dimana anak laki-laki yang sangat dirindukan itu lahir di tengah-tengah keluarga tersebut.

Namun kelahiran anak laki-laki yang mereka cintai itu menjadi kerisauan tersendiri mengingat saat itu masyarakat dihebohkan dengan munculnya seekor ular besar yang suka memangsa anak laki-laki.

Sehingga keluarga itu pun melakukan penjagaan ekstra ketat terhadapa anak laki-laki mereka itu. Jika kedua orang tuanya pergi berkebun, maka anak perempuan mereka ditugaskan untuk menjaga adik laki-lakinya, dengan pesan agar segera memanggil bapaknya jika ular besar itu datang.

Singkat cerita, suatu saat ular itu pun datang dan ingin memangsa anak laki-laki dari keluarga tersebut. Anak perempuan kemudian bergegas berteriak memanggil bapaknya. Bapaknya pun datang dengan membawa kapak batu dan menyerang ular tersebut, maka terjadilah pertarungan hingga beruujung pada tewasnya ular besar itu dengan dipotong menjadi dua oleh bapak dari anak-anak laki itu.

Dengan peristiwa itu, ular besar itu kemudian diyakini oleh masyarakat telah berubah menjadi sungai Baliem, dimana kepalanya mengalir ke utara dan ekornya mengalir ke selatan.

Meskipun saat ini sungai Baliem ini tidak lagi mengalir ke utara, sebab menurut cerita masyarakat sekitar bahwa pernah terjadi gempa bumi atau tanah longsor pada masa lalu sehingga menutup aliran Sungai Baliem yang mengarah ke utara.

Namun apapun itu, sungai Baliem tetap saja menyimpan keunikan dan sejuta pesona alam Papua yang tiada taranya dan patut untuk dilestarikan. (Red)

Editor: Musafir Nawipa

GALERI FOTO


Kent Sroyer (Pimpinan Suara Nabire) dan Yus Baminggen (Pimpinan Lanny.News)


Abdy Busthan (Pendiri Kompas.Papua)

Yus Baminggen, Abdy Busthan dan Kent Sroyer

SUARA.NABIRE - Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Nabire, Muhammad Rizal, SH., MH., menerima suntikan Vaksin Covid-19 sebagai langkah pencegahan penyebaran Covid-19, pada Jumat (9/04/21), yang dilaksanakan di Aula Kantor Kejaksaan Negeri Nabire, Jalan Merdeka No.50 Nabire, Papua.

Kajari Nabire beserta 27 pegawai di Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Nabire melaksanakan vaksinasi perdana bersamaan dengan 36 orang pegawai dari kantor Pengadilan Negeri Nabire.

"Hari ini kami Kejari Nabire mendapatkan jatah dari Pemerintah Daerah untuk melakukan vaksin, yang kebetulan berbarengan dengan kantor Pengadilan Negeri Nabire. Jadi serentak dua instansi yang dilaksanakan pada hari ini," demikian jelas Kajari Rizal ketika ditemui awak media ini

Kepada awak media Rizal membeberkan bahwa dari total kurang lebih 27 pegawai Kejari Nabire, yang sudah mendaftar untuk divaksin kurang lebih 80 persen. "Dan kami tetap akan memaksimalkan semua pegawai untuk wajib mengikuti vaksin," jelasnya.

Ditambahkan Rizal bahwa pihaknya sudah menghimbau agar semua pegawai wajib melaksanakan vaksin, dan pada umumnya semua pegawai sudah menyatakan bersedia.

"Ini adalah tahap perdana vaksinasi untuk Kejari Nabire, tentu beberapa hari lagi akan diagendakan untuk tahap kedua. Dan sebagai program Nasional, maka tentu kami di daerah harus mendukung penuh program pemerintah terkait dengan pelaksanaan vaksinasi ini," ungkap Rizal.

Usai disuntik vaksin, Rizal menghimbau agar seluruh masyararakat khusus di Kabupaten Nabire agar tidak perlu takut untuk ikut melaksanakan vaksinasi dikarenakan sudah memiliki persyaratan ijin dari BPOM.

“Masyarakat tidak perlu khawatir. Saya mengimbau segera untuk melaksanakan vaksin ini sebagai bentuk pencegahan penularan Virus Covid-19 dan untuk memutus rantai penularan Covid-19, selain tetap menerapkan Protokol Kesehatan, dilakukannya pemberian Vaksin Covid-19 untuk meningkatkan antibodi tubuh," pesan Rizal

Menutup penjelasannya, Rizal berharap kegiatan vaksinasi tersebut tidak berhenti dan tidak hanya menjadi sebatas program saja, tetapi nantinya akan berlanjut kepada masyarakat secara massal.

"Karena ini bukan lagi menjadi kebutuhan orang per orang tetapi sudah menjadi kebutuhan massal untuk semua warga, terutama untuk meningkatkan imunitas tubuh agar tidak mudah terserang Covid-19, maka harapan kami ini tidak berhenti dan tidak hanya menjadi sebatas program saja, tetapi nantinya akan berlanjut kepada masyarakat secara massal," demikian tutup Kepala Kejaksaan Negeri Nabire, Muhammad Rizal, SH., MH. (red)

GALERI FOTO:






SUARA.NABIRE - Dengan menerapkan Protokol Kesehatan, SD Negeri Inpres Kalibobo Nabire, menggelar Ujian Tengah Semester (UTS) pada hari Selasa, (6/04/2021).

Kepala Sekolah SD Negeri Inpres Kalibobo Nabire,Yesaya Waroi, S.Pd., dalam keterangan kepada awak media ini menjelaskan bahwa Ulangan Tengah Semester merupakan Agenda dalam rangka melihat perkembangan dan sejauh mana kesigapan siswa menghadapi proses belajar mengajar di era Covid-19 yang melanda akhir akhir ini

"Dengan demikian, sesungguhnya kita bisa tahu dan mengikuti perkembangan anak ini ke depan seperti apa," tutur Waroi.



Yesaya Waroi, S.Pd (Kepsek SD Inpres Kalibobo Nabire)

Ditambahkan Waroi bahwa kegitan UTS tersebut juga sebuah evaluasi yang dilakukan oleh pihak sekolah agar dapat melihat sejauh mana kesigapan seorang guru dalam memberikan materi pembelajaran terhadap anak didiknya di kelas tersebut.

"Agenda kegiatan Ulangan Tengah Semester ini adalah sebuah agenda yang di teruskan oleh Dinas pendidikan Propinsi Papua kepada Dinas Pendidikan yang ada di setiap Kabupaten, khususnya kami yang ada di Nabire", demikian dijelaskan Kepala Sekolah SD Negeri Inpres Kalibobo Nabire,Yesaya Waroi, S.Pd. (Red)

Redaktur: Tonchi Numberi

Keterangan Foto: Muhammad Rizal, SH., MH. (Kajari Nabire)

SUARA.NABIRE - Kejaksaan Negeri (Kejari) Nabire telah melaksanakan putusan Pengadilan Negeri Nabire yang berkekuatan hukum tetap terhadap terdakwa Arnold Mington Napan, S.Pd., atas tindak Pidana memberikan suara lebih dari satu kali dalam ajang pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire.

Demikian hal tersebut dibeberkan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Nabire, Muhammad Rizal, SH., MH. ketika ditemui awak media ini di Kantor Kejari Nabire Jln. Merdeka, No.50, Karang Mulia, Kecamatan Nabire, Kabupaten Nabire, Papua, pada Selasa, (6/04/21).

"Putusan Pengadilan Negeri Nabire yang berkekuatan hukum tetap terhadap terdakwa Arnold Mington Napan, S.Pd., sesuai dengan surat bernomor:13/Pid.Sus/2021/PN. Nabire, Tanggal 9 Februari 2021, dimana Terdakwa melakukan Pemilihan dengan sengaja, saat Pemungutan Suara memberikan suaranya 1 (satu) kali atau lebih pada 1 (satu) Tempat Pemungutan Suara (TPS) atau lebih," demikian ungkap Kajari Nabire

Kajari menambahkan bahwa Arnold selama ini memang sudah berstatus Daftar Pencarian Orang (DPO) dari tanggal 09 februari 2021.

"Atas putusan Pengadilan Negeri Nabire tersebut, terpidana Arnold dimasukan ke dalam Lapas kelas IIB Nabire, yang sebelumnya persidangan dilaksanakan dengan Inabsentia sesuai dengan Perma Nomor 1 tahun 2018 tentang Tata cara penyelesaian tindak pidana pemilihan dan atas nama terdakwa," terang Kajari

Dikatakan Kajari bahwa pelaksanaan putusan Pengadilan Negeri tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 178 Huruf C Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang – Undang. (Red)

Editor: Ika Putri

SUARA.NABIRE - Kepala Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah (DPPAD) Provinsi Papua, Christian Sohilait, mengatakan bahwa berdasarkan data pelaksanaan di Tahun 2020 hanya 18 persen Pelajar di Papua yang menerima Bantuan Kuota Internet dari Kemendikbud.

"Saat pandemi, pemerintah pusat sudah memberi perhatian luar biasa, tetapi dari data yang kami punya ternyata hanya 277.000 siswa yang dapat kuota internet, padahal jumlah anak sekolah dari SD sampai SMA itu ada 640.000 siswa, guru 22.000, kemudian dosen sekitar 4.000-an, mahasiswa sekitar 50.000-an, itu berarti hanya 18 persen yang terima kuota internet," demikian beber Kadis PPAD, Christian, sebagaimana dilansir dari Kompas.com, pada Rabu (31/3/2021).

Diketahui bahwa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) sebelumnya telah memberikan bantuan kuota internet bagi pelajar di seluruh Indonesia. Namun khusus di Papua, bantuan tersebut hanya terealisasi kepada sebagian kecil siswa.

Christian menambahkan bahwa untuk tahun 2021 pihaknya belum mengetahui berapa jumlah pelajar di Papua yang akan menerima bantuan tersebut. Namun,dirinya menilai jumlah penerima bantuan tidak akan bertambah.

Dengan demikian menurut Christian, tentu akan ada upaya-upaya yang telah dilakukan Pemerintah Provinsi Papua untuk memfasilitasi pelajar yang tidak menerima bantuan kuota internet.

"Kalau sebanyak itu yang dapat berarti lebih banyak yang tidak dapat, tetapi kami terus berusaha perbanyak kegiatan cetak buku, lalu daerah-daerah yang masuk dalam zona hijau sudah melakukan tatap muka," tuturnya

Untuk program vaksinasi Covid-19 yang sedang berjalan Christian berharap bisa dipercepat agar rencana penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar secara tatap muka bisa direalisasikan di seluruh daerah.

Ketika dikonfirmasi terkait jumlah sekolah yang sudah melaksanakan tatap muka, untuk saat ini Christian belum bisa menyebutkan angka pasti berapa kabupaten yang sudah membuka sekolah. "Daerah pegunungan sudah buka sekolah semua walau belum optimal, yang jadi masalah adalah ada guru-guru yang belum ada di tempat," ungkap Christian.

Adapun dari 29 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Papua, 15 kabupaten berada di kawasan pegunungan. Saat ini ada 6 kabupaten di pegunungan yang tidak tergolong dalam zona hijau, yaitu Mimika (377 pasien), Jayawijaya (95 pasien), Paniai (11 pasien), Tolikara (7 pasien), Pegunungan Bintang (2 pasien) dan Puncak Jaya (1) pasien). (Red)

SUARA.NABIRE - Polsek Makimi melaksanakan program Binmas Noken melalui kegiatan pertanian dengan membantu warga menanam padi sekaligus memberikan 100 kg pupuk jagung dan 50 kg pupuk padi beserta obat-obatan kepada Kelompok Tani di Distrik Makimi, Kabupaten Nabire, Rabu (31/03/21).

Melalui pesan singkatnya kepada Subbag Humas Polres Nabire, Kapolsek Makimi, AKP Hendry J. Manurung, S.Sos., mengatakan bahwa kegiatan yang dilakukan Polsek Makimi melalui Binmas Noken adalah dengan memberikan sarana kontak berupa pupuk sebanyak 100 kg dan obat-obatan guna menunjang kegiatan pertanian tanaman jagung dari kelompok bapak Dikion Wonda yang bertempat di Kampung Legari Jaya, Distrik Makimi, Kabupaten Nabire.

Disamping itu Binmas Noken Polsek Makimi juga memberikan bantuan berupa pupuk padi kepada saudara Dono. "Selain berikan pupuk jagung kepada kelompok bapak Dikion Wonda, kami juga serahkan pupuk jenis urea sebanyak 50 kg kepada kelompok saudara Dono yang berada di Kampung Maidey SP 3, Makimi guna menunjang kegiatan pertanian tanaman padi di lokasi binaan Polsek Makimi," beber Kapolsek Makimi, AKP Manurung.

Kapolsek Makimi menambahkan bahwa kegiatan tersebut adalah untuk membangun kerjasama antara warga dan Polri khususnya Polres Nabire, dalam hal ini Polsek makimi dalam bidang pertanian maupun peternakan dan perikanan.

"Harapan kami kepada para binaan Binmas Noken Polsek Makimi, menumbuhkan semangat dan memberikan dorongan kepada warga untuk melakukan kegiatan positif guna mendukung peningkatan kesejahteraan bagi warga," demikian tutup Kapolsek Makimi. (Red-Humas Polres Nabire)

SUARA.NABIRE - Tiga Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kabupaten Nabire yang memiliki jususan konstruksi mengikuti kegiatan Fasilitasi dan Uji Sertifikasi Tenaga Konstruksi yang digelar selama seminggu di kota Nabire, dimulai sejak Jumat (19/03/2021).

Udin Kalla mewakili pihak penyelenggara dari Balai Jasa Konstruksi Wilayah VII Jayapura, ketika ditemui awak media ini mengatakan bahwa ketiga SMK yang ikut dalam kegiatan tersebut adalah SMK Negeri 2 Nabire, SMK Menara Ilmu dan SMK Asafiyah Nabire

Dikatakan Udin bahwa kegiatan yang di lakukan selama seminggu itu berlangsung di beberapa tempat diantaranya, SMK Negri 2 Nabire, Hotel Anggrek, dan hari ini di Aula PU Nabire.

"Kegiatan ini adalah kegiatan uji kompetensi bagi tenaga kerja di seluruh Indonesia sesuai dengan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2017, bahwa setiap tenaga kerja di Indonesia wajib memiliki sertifikat," demikian ungkap Udin kepada awak media ini pada Kamis (25/03/21).

Ditambahkan Udin, untuk itulah salah satu keberpihakan pemerintah pusat kepada daerah maka dengan ini pihaknya melakukan uji kompetensi bagi tenaga kerja yang ada di Kabupaten Nabire. "Karena Nabire juga mendapat jatah untuk kita sertifikasi tenaga kerjanya khusus kontruksi," tutur Udin

Terkait dengan jumlah peserta, Udin mengatakan bahwa peserta yang mengikuti kegiatan tersebut cukup banyak. "Di Aula ini sendiri aja sekitar 120 orang peserta, dimana untuk SMK ada sekitar 49 peserta, dan dari Gapeknas sendiri sekitar 30 peserta," bebernya.

Dijelaskan Udin bahwa ada beberapa manfaat bagi mereka yang mengikuti uji kompetensi dan sertifikasi. "Ibarat kita menaiki motor kita harus punya SIM, karena undang undang menyatakan setiap tenaga kerja konstruksi wajib memiliki sertifikat, serta legalitas untuk bekerja apalagi bidang konstruksi," jelas Udin

Selain itu menurut Udin, sertifikasi itu juga bisa digunakan di bidang usaha konstruksi dalam membuat CV atau PT, dan sertifikat bisa juga digunakan dalam pelelangan proyek, jalan, jembatan, irigasi dan lainnya khususnya konstruksi.

"Sertifikat ini nantinya juga menjamin tenaga kerja konstruksi bisa mendapatkan pembayaran atau gaji yang layak sesuai dengan sertifikat yang didapatkan oleh tenaga kerja itu sendiri," ungkapnya.

Ditempat yang sama, Ibu Penina Analisa Auparay, yang merupakan salah satu peserta, mengatakan bahwa kegiatan yang baru pertama kali diikutinya dirasakan sangat bermanfaat, khususnya bagi mereka pengusaha-pengusaha yang kebetulan bergerak dalam bidang konstruksi.

"Serta hal ini membuka peluang bagi pengusaha-pengusaha muda Papua untuk bisa mengembangkan sayap lagi dalam jasa konstruksi. Kalau bisa kegiatan seperti ini dilakukan setiap tahun kepada anak-anak muda Papua," demikian ucap Ibu Penina

Sehingga ke depannya, lanjut ibu Penina, mereka anak-anak muda itu juga bisa bekerja dan bersaing dengan saudara-saudara kita yang dari luar Papua. (Red)

Editor: T Numberi

SUARA.NABIRE - Daniel Maipon, S.STP., selaku PLH Bupati Kabupaten Nabire, mengingatkan bahwa untuk Pilkada tahun 2020 Pemerintah Daerah sudah mengeluarkan dana sebanyak 56 miliar. Sehingga untuk pelaksanaan PSU, pihaknya akan melakukan intervensi ulang terutama pada DPT.

Demikian hal tersebut diingatkan Daniel pada acara tatap muka dalam rangka menyikapi Putusan MK, yang juga diikuti oleh Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), yang diselenggarakan di Aula Sekertariat Daerah Kabupaten Nabire, pada hari Selasa (23/3/21).

"Kami pemerintah daerah mengeluarkan dana untuk Pilkada tahun 2020 sebanyak 56 miliar. Dan saat ini MK sudah membacakan putusan untuk melakukan pemilihan ulang sehingga kami harus melakukan intervensi ulang terutama pada DPT," demikian dikatakan Daniel dalam acara tersebut.

Daniel juga mengatakan bahwa sesuai hasil kesepakatan bersama tanggal 18 Maret 2021 di Polres Nabire untuk menerima apapun putusan MK dan putusan sudah di bacakan oleh MK pada tanggal 19 Maret 2021 sehingga sampai saat ini situasi masih tetap aman kondusif.

"Pemilihan di Kabupaten Nabire harus secara langsung, tidak sistem Noken, sehingga kami berharap kepada para Tokoh dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat kita," pesannya.

Daniel menambahkan bahwa dirinya akan memerintahkan Dinas Dukcapil untuk tidak menerbitkan KTP yang bukan penduduk asli Nabire, dan siapapun Bupati yang terpilih itu lah pemimpin kita di Kab. Nabire.

Menutup amanatnya, Daniel mewakili Pemda Kabupaten Nabire meminta agar semua pihak bisa membantu untuk menjaga jalannya PSU dengan aman

"Kami Forkompinda mohon dukungan dari Bapak/Ibu untuk membantu mengawal dan menjaga jalannya PSU ini agar tetap aman, apabila ada yang membuat keributan, maka saya akan meminta kepada Bapak Kapolres dan Dandim untuk memproses," tutup Daniel Maipon, S.STP., selaku PLH Bupati Kabupaten Nabire. (Red)

Editor: Yubelince Pekey


SUARA.NABIRE - Komponen Pemuda Merah Putih (KPMP) Provinsi Papua, mendesak KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) untuk segera menuntaskan penyelewengan penggunaan dana Otonomi Khusus (Otsus) di Papua oleh Majelis Rakyat Papua (MRP).

Desakan tersebut dilakukan KPMP dalam aksi damai yang digelar di Taman Yos Sudarso (Imbi), Kota Jayapura, pada hari Rabu (17/03/21).

Dalam aksi tersebut, Ali Kabiay, selaku Ketua KPMP Papua, menyampaikan sekurangnya 10 poin yang menjadi tuntutan KPMP terkait dinamika politik yang terjadi di Provinsi Papua agar pemerintah pusat bisa mengambil langkah tegas demi kesejahteraan masyarakat Papua, karena akan berdampak pada stabilitas keamanan di Papua.

“Ada 10 poin yang kami sampaikan agar diambil langkah yang signifikan dalam menanggapi berbagai isu yang terjadi di Papua saat ini. Terkait tuntutan ini, kami akan teruskan ke Komisi I DPR RI, Kemenko Polhukam, Polda Papua, dan tentunya kepanjangan tangan pemerintah pusat di daerah yaitu DPR Papua,” demikian ungkap Ali dalam orasinya.

Beberapa poin penting dari 10 tuntutan KPMP Papua diantaranya adalah (1) Mendukung keberlangsungan Otsus, (2) Meminta KPK turun tangan atas kasus korupsi di Papua, (3) Mendukung pemekaran provinsi dan (4) Menaikkan status organisasi separatis Papua menjadi bagian dari kelompok teroris, serta (5) menyoroti lingkup Majelis Rakyat Papua (MRP) terkait Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada 3 wilayah adat yang dipolitisasi.

“Dinamika yang terjadi di Papua saat ini perlu mendapat perhatian, oleh sebab itu kami atas nama pemuda asli Papua berhak untuk menuntutnya, terutama poin otsus, karena berkaitan langsung dengan kehidupan di masyarakat,” tegas Ali

Terkait dengan kebijakan otsus yang sudah hampir 20 tahun menaungi Papua, KPMP menegaskan bahwa kebijakan tersebut perlu untuk dilanjutkan karena menurutnya upaya tersebut telah berhasil merangsang kemajuan bagi Papua.

Ali juga menegaskan agar pemerintah pusat dapat menindak tegas setiap kelompok yang telah merugikan negara. Hal tersebut diungkapkannya dalam poin penindakan terhadap dugaan kasus korupsi dan eksistensi kelompok spearatis Papua yang mengancam keamanan secara nyata.

“Korupsi di Papua menjadi faktor mengapa daerah selalu dirundung keterbelakangan yang tercermin dari rendahnya kesejahteraan rakyat. Dan kami juga menuntut agar dilakukan upaya tegas kepada kelompok perusuh (kelompok separatis), kalau perlu naikkan statusnya menjadi kelompok teroris,” tegasnya.

Sementara terkait persoalan gerakan separatis Papua, Ali Kabiay mewakili KPMP Papua, meminta secara langsung kepada Komisi I DPR RI untuk menyelesaikannya sebagaimana hal tersebut telah diperkuat dengan pernyataan sikap. (Red)

SUARA.NABIRE - Ditemui di Ruang RBP Polres Nabire, pada Rabu (17/03/2021), Kapolres Nabire, AKBP Kariawan Barus, S.H., S.I.K., M.H., menjelaskan bahwa Program Binmas Noken Polri yang sedang dilaksanakan dibeberapa titik di Kabupaten Nabire, adalah untuk memberdayakan masyarakat Papua, khususnya di Nabire, dengan bersama membangun Papua dari segala bidang.

"Sesuai dengan arahan bapak Kapolda Papua setelah kemarin pelantikan dengan program-program beliau bahwa ke depan kita akan galakkan lagi bagaimana pembinaan masyarakat itu dengan sistem turun langsung, sekaligus mendukung Tangguh pangan dan Tangguh kamtibmas di tengah masyarakat dalam situasi covid ini," demikian ungkap Kariawan

Kariawan menambahkan bahwa ke depan pihaknya akan mengadakan kegiatan pembinaan terhadap masyarakat dengan cara terjun langsung guna melakukan pembinaan seperti halnya dalam bidang pertanian

"Tentu upaya tersebut bisa berjalan dengan dukungan dari instansi pemerintah dan instansi swasta lainnya," tuturnya.

Dalam hal ini, Kariawan selaku Kapolres Nabire meminta kepada masyarakat kabupaten Nabire untuk menjadi sahabat bagi pihak Kepolisian dalam rangka menjaga ketahanan pangan, begitu pun nantinya dalam hal pembinaan.

"Memang kemarin dari Polsek Nabire Kota sudah memulainya, dan ini akan diikuti oleh semua Polsek-Polsek sejajaran Polres Nabire," terang Kariawan.

Kariawan juga mengakui bahwasanya kabupaten Nabire memiliki wilayah yang luas. "Nabire itu wilayahnya datar dan luas serta subur, apalagi dulu Nabire ini adalah wilayah pertanian dan menjadi pusat penghasil jeruk, ubi, begitupun buah-buahan lainnya," beber Kariawan.

Dijelaskannya bahwa saat ini masyarakat sudah hampir meninggalkan dan melupakan sektor pertanian dengan alasan munculnya emas.

"Era yang lalu mungkin emas sudah mulai berkurang, sehingga ayo kita mengajak masyarakat kembali bahwa ada kehidupan yang lebih baik untuk anak cucu kita ke depan, dengan cara bertani," pungkasnya.

"Dengan ini maka kita akan menghidupkan kembali pangan-pangan lokal untuk bisa memenuhi ketahanan ppangan masyarakat kita sendiri," demikian tutup Kapolres Nabire, AKBP Kariawan Barus, S.H., S.I.K., M.H.



AKP Erol Sudrajad, S.Sos., M.Si. (Kapolsek Nabire Kota)

Ditempat terpisah, Kapolsek Nabire Kota, AKP Erol Sudrajad, S.Sos., M.Si., membenarkan bahwa Noken Papua adalah program Kapolda yang dilaksanakan pada satuan bawah baik itu Polres maupun Polsek.

"Intinya dengan adanya program Noken Papua itu berarti pendekatan kita kepada masyarakat dalam hal bagaimana bercocok tanam bisa terlaksana melalui warga binaan kita. Jadi warga binaan kita yang memiliki lahan dan kita membantu," demikian dijelaskan Kapolsek Nabire Kota. (Red)

Mungkin benar kutipan syair lagu yang pernah didendangkan Doddie Latuharhary, bahwa: “Tanah Papua, tanah yang kaya, Surga kecil jatuh ke bumi”, dan bla, bla, bla. Benar pula, jika dikatakan: “tanah Papua.. adalah harta harapan... “.

Namun rasanya tidak benar, jika merdunya syair lagu itu diletakkan pada alam realitas yang sesungguhnya, karena petikan syair lagu itu hanya menjadi bagian cerita MOB dalam kisah sang Abunawas.

Sebelum saya memulai lebih jauh goresan ini, perkenankanlah saya mengungkapkan rasa cinta dan sayang saya terhadap tanah Papua.

Ya, saya memang bukan Orang Asli Papua (non-OAP). Tapi saya dibesarkan di tanah Papua. Bahkan orang tua saya sudah mengabdikan dirinya untuk mendidik masyarakat di pedalaman Papua sejak akhir Tahun 60 an.

Dan jujur, saya cinta tanah Papua. Di tanah inilah saya mengenal tentang Kehidupan. Tentang kebaikan, dan tentang keluhuran hidup. Itu sebabnya sebagai rasa cinta saya terhadap tanah Papua, saya ingin mengungkapkannya melalui tulisan ini.

Mari kita mulai goresan ini...

Bahwa secara teoritis, boleh dibilang pemerintah Indonesia memang sudah melakukan perubahan di tanah Papua sejak zaman Orde Baru hingga saat ini. Namun secara praksis, sungguh perubahan-perubahan yang dimaksud itu justru melahirkan hal-hal muskil yang tak kunjung berakhir.

Dalam bidang politik misalnya, bukan hal baru lagi jika sampai detik ini, sebagian masyarakat asli Papua masih mempertanyakan legitimasi kekuasaan Indonesia atasnya. Bahkan terkesan pemerintah menghindari perdebatan tentang status dan sejarah politik Papua. Akhirnya muncullah tuntutan masyarakat Papua untuk meminta secercah keadilan melalui apa yang disebut dengan “referendum”.

Permasalahan lainnya adalah soal sumber daya alam, dimana sumber daya alam Papua kerapkali digerogoti terutama perusahaan bisnis dari luar Papua, yang sebenarnya justru tidak memberi sumbangan nyata bagi perkembangan Papua secara utuh dan menyeluruh.

Seharusnya, kerja sama yang adil dan sistematik antara pemerintah Indonesia, masyarakat Papua, dan komunitas Internasional, sekiranya bisa menyelesaikan konflik multidimensional yang terjadi selama ini di Papua.

Persoalan pembangunan juga masih menyisahkan rekam jejak yang sangat bias, karena sepertinya pemerintah pusat masih parsial dalam menyelesaikan persoalan melalui percepatan pembangunan di bumi Cenderawasih, Papua.

Ya, semua persoalan di Papua sebenarnya harus disentuh secara simultan mengingat persoalan satu dengan persoalan lainnya memiliki keterkaitan. Pendekatan pembangunan misalnya, hal ini memang penting bagi orang Papua, tetapi ada persoalan lainnya yang tidak bisa diselesaikan hanya menggunakan pendekatan ini.

[next]

Contoh sederhana adalah persoalan HAM. Persoalan ini tidak bisa dipandang hanya sekedar persoalan ‘kekerasan’ saja. Tetapi jauh daripada itu, bahwa persoalan ini berhubungan dengan tidak terpenuhinya hak-hak dan kebutuhan dasar masyarakat Papua, seperti: infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya.

Munculnya diskriminasi dan marjinalisasi misalnya, hal ini tidak bisa dikaitkan hanya sebatas aspek ekonomi semata, tetapi harus pula bersinggungan dengan aspek sosial, budaya, dan politik.

Pendekatan Militeristik Menihilkan Kemanusiaan
Sejak pemerintahan Presiden Soeharto, pendekatan militeristik seharusnya menjadi catatan penting mengingat kerap terjadi diskriminasi dan pelanggaran HAM di tanah Papua. Sehingga hampir sebagain besar orang Papua masih menyimpan trauma dan memori buruk atas pendekatan militer yang terjadi hingga saat ini.

Pendekatan militeristik sebenarnya akan menciptakan ketakutan, teror, konflik, bahkan pertumpahan darah di berbagai tempat. Dan ini sungguh bertentangan dengan nurani Orang Asli Papua (OAP) yang sungguh merindukan kemurnian identitas mereka yang jauh dari kekerasan dan genjatan senjata.

Dan bukan tidak mungkin, dengan Pendekatan militeristik ini, orang asli Papua semakin hidup dalam delusi berkepanjanjangan. Sehingga mereka hanya ingin hidup dan bergaul dengan orang-orang yang satu identitas.

Akhirnya, sikap tertutup ini merusak keutuhan bangsa Indonesia. Sikap ini pula yang akhirnya melukai kehidupan bersama, dan mengundang pertikaian tanpa jedah di bumi Papua tercinta.

Akibatnya, timbullah pemberontakan sepihak dari Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB), yang terus merongrong keutuhan berbangsa dan bernegara.

Seharusnya persoalan KKB tidak bisa diselesaikan dengan intervensi –intervensi Pemerintah melalui pendekatan militer. Persoalan ini setidaknya bisa diselesaikan melalui kewenangan dengan memanfaatkan kearifan lokal. Artinya, pendekatan kultural dan kemanusiaan harus diutamakan demi menangani permasalahan KKB di Papua, tanpa menghilangkan pendekatan aspek lain, sehingga tidak bersinggungan dengan kekerasan dan menihilkan prinsip-prinsip kemanusiaan.

Sebagaimana kisah dalam novel terkenal yang pertama kalinya mencetuskan terminologi 'nihilisme', yakni dalam karya Ivan Turgenev, berjudul: Fathers and Souns (1862).

Dalam novel itu dikisahkan sikap salah seorang tokoh yang menegasi tradisi atau kepercayaan secara total sebagai ‘nihilisme’. Dan sikap ini bukanlah suatu sikap acuh tak acuh, tetapi lebih kepada sikap penolakan, peniadaan, dan penghancuran—seperti yang tampak pada pemberontakan KKB di bumi Papua.

[next]

Seharusnya benar, seperti apa yang dikemukakan oleh John Stuart Mill (1860-1873) dalam karyanya yang sangat terkenal, “On Liberty”.

Disitu Mill menulis bahwa “Segala yang menjadikan eksistensi, menjadi berharga bagi setiap orang yang bergantung pada penegakkan pengendalian tindakan-tindakan orang lain“ (John Stuart Mill, On Liberty, 130). Mill sebenarnya ingin menyatakan disini bahwa apabila kebebasan rakyat ditekan secara penuh, maka sebagian besar diantara mereka akan memanfaatkan kondisi ketidakberdayaan itu untuk mengesploitasi orang lain.

Sekali lagi, pemerintah harus arif melihat persoalan ini. Pemerintah harus kembali mengedepankan kemanusiaan melalui kearifan lokal.

Sebab sesungguhnya permasalahan yang terjadi di Papua bukan hanya berhenti pada soal bagaimana menghentikan hal-hal yang tidak kita inginkan saja, tetapi harus menghasilkan hal-hal baru yang kita inginkan bersama. Inilah urgensi dalam menyelesaikan konflik yang terus bergulir di tanah Papua.

Perubahan yang Tidak berubah
Sampai detik ini, “perubahan” adalah hal terindah yang sangat didambakan oleh semua kalangan yang hidup di tanah Papua. Namun bersamaan dengan harapan akan perubahan itu, beragam ancaman terhadap perubahan justru semakin bergulir hingga menuntut masyarakat untuk segera beradaptasi dengannya. Jika tidak, ancaman tergilas oleh perubahan itu semakin kuat dan terbuka.

Perubahan di semua lini kehidupan memang menjadi kata kunci yang sakti bagi masyarakat Papua. Apalagi di saat era inovasi disrupsi yang terjadi saat ini. Tentu membuat perubahan menjadi formula baru, khususnya bagi upaya masyarakat Papua untuk terus mempertahankan diri.

Namun sesungguhnya, berubah dan perubahan bisa mengarah pada kondisi negatif maupun positif. Perubahan sejatinya adalah self defence mechanism alamiah dari kemampuan beradaptasi manusia. Artinya, perubahan menuntut masyarakat Papua menciptakan era baru yang sangat berbeda dari sebelumnya.

[next]

Bagaimana sebenarnya perubahan itu bisa terjadi dan sejauh mana akan berdampak pada kehidupan masyarakat Papua?

Dalam petikan pidato terakhir CEO Nokia, Jorma Ollila, pernah mengatakan: "kita tidak melakukan suatu kesalahan, tetapi entah mengapa kami kalah". Jika dikaitkan dengan perubahan, sungguh kalimat ini mengingatkan bahwa perubahan kerapkali luput dalam penglihatan, namun dampaknya fatal dirasakan.

Ya, sudah begitu banyak teriakan dan slogan-slogan perubahan di tanah Papua yang masih terus dikumandangkan hingga detik ini. Bahkan dalam derajad tertentu, kebijakan Pemerintah Pusat maupun Daerah juga sudah dikeluarkan demi menghadirkan perubahan di bumi Papua.

Namun justru bersamaan dengan harapan akan perubahan itu, keamanan dan kenyamanan hidup pun semakin mencekam.

Lalu, kapan perubahan akan terjadi di tanah Papua? Tentu kita tidak dapat memproyeksikan hal tersebut dengan presisi, tetapi kondisi dan situasi atas perubahan dapat dirasakan.

Bagaimana sebuah perubahan dapat dirasakan? Secara nyata, bentuk fisik perubahan mungkin bisa jadi tidak nampak, tetapi lingkungan dan ekosistem bisa berubah setiap saat.

Itu sebabnya pemerintah pusat dan daerah harus bekerja sama untuk memutus rantai yang sampai saat ini terus memicu lahirnya persoalan baru, seperti: ketidakadilan, pelanggaran HAM, politik dan ekonomi.

Berbagai pelanggaran HAM setidaknya harus kembali diselidiki. Korban dan keluarga korban perlu mendapatkan kompensasi dan keadilan selayak-layaknya. Bahkan pelaku perlu ditemukan dan dihukum sesuai aturan maupun rasa keadilan masyarakat Papua.

Pemerintah maupun perusahaan yang ada di Papua mungkin sulit untuk bersikap adil dalam hal ini. Maka dari itu, kerja sama dengan berbagai lembaga internasional kiranya juga diperlukan.

Bentuk-bentuk pelanggaran HAM yang sulit diungkapkan selama ini, setidaknya bisa melibatkan komunitas internasional dalam memainkan peranan agar membantu menguraikan konflik dan mencari jalan keluar, yakni "damai".

Itu semua tentu tak berguna tanpa kehendak baik, sekaligus kebijakan yang jernih dari pemerintah pusat. Tanpa upaya ini, maka Papua akan terus bergejolak.

Pendekatan militer harus pula dibatasi. Sebab dalam banyak kasus, pendekatan militer justru memperburuk keadaan. Masyarakat menjadi agresif dan reaksioner ketika dihadapkan dengan pendekatan militer ini.

Dalam segala persoalan, dialog adalah jalan terbaik untuk memecahkan masalah. Jalur hukum bisa ditempuh jika jalan dialog mengalami kebuntuan.

Dalam hal lainnya, pemerintah dan perusahaan yang beroperasi selama ini di tanah Papua, sebaiknya tidak memberikan janji-janji muluk pada masyarakat Papua.


Untuk mencapai kesepakatan dengan masyarakat lokal, seringkali pemerintah maupun pebisnis membuat beragam janji. Ketika akhirnya sulit terpenuhi, maka timbul kecewa dalam diri masyarakat. Dan perlu dipahami bahwa dalam jangka panjang, kekecewaan ini bisa menjadi dendam yang merupakan tempat subur untuk munculnya konflik.

Sekali lagi, jantung persoalan politik dan sumber daya yang mengemuka selama ini di Papua adalah menyangkut persoalan keadilan! Di tanah yang kaya ini, begitu banyak orang Papua hidup dalam kemiskinan dan keterbelakangan. Sementara non OAP semakin menggeliat tak beraturan hingga mencapai kondisi kemakmuran diluar batas-batas akal sehat.

Allah Ninarum, wa..waa
Wassalam..Hormat di bri

Oleh: Abdy Bushan, S.Pd., M.Pd., M.Fil
(Penulis adalah dosen Uswim Nabire dan Aktivis Pendidikan)

SUARA.NABIRE - Ditemui di lapangan gateball Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruangan Kabupaten Nabire, pada Jumat (26/02/2021), Sekretaris Pergatsi Kabupaten Nabire, Hermambo Rumaropen S.Sos, mengatakan bahwa olahraga gateball ke depannya bisa digemari semua kalangan usia di Nabire.

"Ya, saya berharap ke depan olahraga gateball ini bisa digemari semua kalangan usia di Nabire. Karena salah satu hal positif dari bermain gateball ini adalah bisa mengajarkan seseorang untuk bertindak cepat," demikian dikatakan Hermambo yang juga merupakan mantan pemain sepakbola Nabire.

Mambo, demikian sapaan akrabnya, menjelaskan bahwa olahraga gateball bisa mengajarkan pemainnya bertindak cepat lantaran pemain hanya punya waktu maksimal 10 detik untuk memukul bola. Selain itu, bermain gateball juga melatih kemampuan perencanaan, akurasi, dan kerja tim.

Ketika ditemui awak Suara.Nabire di lapangan gateball, mambo juga menegaskan bahwa gateball adalah jenis olahraga yang sangat menarik, karena sangat mudah dimainkan serta cocok untuk semua kalangan umur, baik dari anak-anak hingga ke Lansia.



Hermambo Rumaropen S.Sos, sedang bermain Gateball (Foto:AB)

"Permainannya mudah dan bisa dimainkan kapan saja, serta bisa dimainkan semua usia, baik dari usia anak-anak hingga ke Lansia. Intinya olahraga ini tidak membatasi usia," ujar Hermambo yang saat ini menjabat sebagai Kabid Bina Jaksa Kontruksi di Dinas PU Kabupaten Nabire.

Dijelaskan lanjut oleh Mambo bahwa olahraga gateball ini diinspirasi dari permainan bola kayu (croquet) asal Prancis. Dan Olahraga gateball memang jenis olahraga yang memadukan gerak fisik dan permainan.

"Sehingga olahraga ini bisa dimainkan oleh anak-anak, remaja dan orangtua, baik laki-laki dan perempuan," ujar Mambo.

Sebagai pengurus tim Pergatsi Kabupaten Nabire, Mambo juga membeberkan bahwa sampai sejauh ini tim Pergatsi Nabire sudah mengikuti empat kali even perlombaan setingkat Provinsi Papua, serta satu kali mengikuti perlombaan setingkat Nasional di Bogor, dan sempat masuk ke delapan besar.



Pegawai PU Kabupaten Nabire sedang berlatih Gateball (Foto:AB)

Karena permainan ini belum terlalu di kenal oleh masyarakat kota Nabire dan sekitarnya, maka ke depannya pengurus Pergatsi tentu akan gencar melakukan sosialisasi dengan target sasarannya adalah Sekolah-sekolah formal dari tingkat SD, SMP dan SMA.

"Ke depannya kami akan bekerja sama dengan Dinas Pendidikan dan Olahraga Kabupaten Nabire guna mensosialisasikan olahraga ini ke sekolah-sekolah formal, mulai dari anak-anak usia SD, SMP hingga SMA," ujar Mambo

Mambo menambahkan bahwa khusus di Indonesia, olahraga yang menggunakan tongkat pemukul, bola dan gawang kecil ini mulai dikenal sejak tahun 1994 melalui turis Jepang ke Bali. Selanjutnya, penggemar gateball meluas ke berbagai daerah seperti Bali, Jawa Barat, DKI Jakarta, Yogyakarta, Banten, dan Jawa Tengah.

"Salah satu komunitas yang mewadahi para penggemar gateball adalah Persatuan Gateball Seluruh Indonesia (Pergatsi). Dalam hal ini Pergatsi adalah organisasi yang mewadahi pehobi gateball di seluruh Indonesia," tutur Mambo.

Hingga saat ini, lanjut Mambo, anggota komunitas ini sudah sekitar ribuan orang dan tersebar di 24 Provinsi yang ada di Indonesia, termasuk Papua. Tak heran bila Pergatsi juga kerap menggelar kejuaraan gateball. (Red).

SUARA.NABIRE - Dilahirkan dengan nama Anselmus Petrus Youw, atau yang sering disingkat A.P Youw, adalah sosok sahaja yang pernah memimpin Kabupaten Nabire selama dua periode, yaitu periode pertama tahun 1999 -2004, dan periode kedua tahun 2004 – 2009.

Banyak kalangan menilai bahwa Nabire dibawah kepemimpinan A.P Youw adalah Nabire yang sejahtera dan berseri. Betapa tidak, dengan salah satu konsepnya yang disebut "Gerbang Nun Biru", A.P Youw semakin dikenal sebagai salah satu pemimpin yang peduli terhadap pembangunan kota Nabire.

Adama, demikianlah sapaan akrab A.P Youw yang pada masanya dianggap sebagai sosok orang tua yang mampu mengayomi semua kalangan masyarakat yang berbeda-beda suku, etnis, dan agama di Kabupaten Nabire dan sekitarnya.

Namun, siapa yang sangka bahwa perjalanan menuju altar kepemimpinan sebagai orang nomor satu di Kabupaten Nabire dilaluinya dengan penuh tantangan dan perjuangan yang sulit dan melelahkan.

Awalnya, Adama menempuh perjalanan dengan berjalan kaki dari Epouto menuju Kokonau untuk bersekolah pada tingkat SD. Setelah 6 tahun di Kokonau, kemudian tahun 1960/1961 beliau masuk ke PMS Santo Paulus (sekarang SMP) di Padang Bulan Abepura, Jayapura. Dan selesai tahun 1964.

Pada awal tahun 1965 beliau melanjutkan ke SMA Gabungan dan selesai pada tahun 1968. Dan tahun 1969 beliau mulai masuk bekerja di kantor Gubernur di Inspektorat Pengawasan dan Pemeriksaan Keuangan Provinsi.

Pada tahun 1972 beliau dipindahkan ke Nabire dan langsung ditempatkan ke Paniai-Enarotali sebagai Wakil KPS (Kepala Pemerintah Setempat) untuk mendampingi KPS bapak Timotius Mote. (KPS adalah Camat).

Ditahun 1972 beliau menempuh tugas belajar di APDN Jayapura dan selesai di tahun 1975, sehingga di tahun yang sama beliau kembali lagi ke Nabire dan langsung membuka distrik Uwapa yang berkembang hingga sekarang.

Setelah itu, pada tahun 1977 beliau ditunjuk menjadi Camat di Wagete. Karena pada saat itu beliau yang dipercayakan untuk menyelesaikan semua persoalan di Wagete. Dan ternyata saat itu beliau memang sanggup menyelesaikan semua persoalan di sana. Beliau menjadi Camat Wagete dari tahun 1977-1980.

Hingga tahun 1981 beliau kembali dipindahkan ke Nabire di kantor Bupati Nabire selama 2 tahun. Setelah itu, beliau diangkat menjadi Camat Kota Nabire di tahun 1983.

Dan pada tahun 1984 beliau di kirim dengan tanpa test untuk mengikuti tugas belajar di IIP (Institut Ilmu Pemerintahan) Jakarta. Hingga tahun 1986, beliau menyelesaikan pendidikannya dengan baik di IIP Jakarta, dengan judul Skripsi; "Pemekaran Provinsi Papua Menjadi Empat Provinsi dengan Dua Puluh Delapan Kabupaten".

Setelah itu, beliau menjadi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nabire di tahun 1987 hingga tahun 1994. Dan puncak karirnya adalah ditahun 1998, dimana beliau berhasil melengserkan Yusuf Adipata sehingga sang Adama muncul menjadi Bupati Reformasi sejak tahun 1999 hingga dua periode.

Demikianlah perjalanan sang Adama menuju puncak kepemimpinan di Kabupaten Nabire. Dan dalam waktu 2 tahun sejak menjadi Bupati Nabire, beliau berhasil membangun kembali kota Nabire menjadi kota berseri dengan perputaran uang yang cukup stabil.

Menurut beliau, ketika selesai menjabat selama dua periode sebagai Bupati Nabire, tepatnya di tahun 2009, beliau turun dengan meninggalkan kas daerah berjumlah Rp.90 Miliar. (Red)

Nabire, 25 Januari 2021,
Kediaman A. P Youw
Bumi Wonorejo, Nabire

MKRdezign

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget